Anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono di Surabaya, Selasa, mengatakan penggunaan dana banpol dirasa penting untuk menunjang partai dalam pendidikan politik.
“Danabanpol digunakan seperlunya yakni untuk proses kaderisasi karena ini penting dalam dinamika politik,” kata Tjutjuk.
Menurutnya bentuk pendidikan politik yakni seminar lokakarya, dialog interaktif, sarasehan workshop dan kegiatan pertemuan partai Politik lainnya. Sedangkan kegiatan operasional partai untuk sekretariat partai politik yakni administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor.
Tjutjuk yang juga Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya ini mengatakan untuk PSI sendiri akan menggunakan dana banpol untuk keperluan proses kaderisasi. Sebagai partai baru yang mendapatkan 90.758 suara dan empat kursi di DPRD Kota Surabaya, lanjut dia, penggunaan dana banpol dirasa penting untuk menunjang partai dalam pendidikan politik.
Ia mengatakan pada 2019, PSI tidak mengambil dana banpol tersebut karena saat itu pihaknya belum memerlukan. Oleh karena itu, kata dia, untuk saat ini dana yang bertambah akan digunakan semanfaat mungkin untuk keperluan kaderisasi.
“Kami akan gunakan dana tersebut untuk, kemungkinan dua-tiga bulan kedepan akan kami cairkan, tentunya dengan mekanisme yang ada,” katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Irvan Widyanto sebelumnya mengatakan pihaknya telah menggelontorkan dana Rp8,1 Miliar untuk 10 parpol yang perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Surabaya terbanyak. Total suara parpol di Surabaya sebanyak 1.362.975 dengan 50 kursi di DPRD Kota Surabaya.
Irvan mengatakan, pada tahun ini Pemkot Surabaya merubah besaran banpol dari Rp1.500 menjadi Rp6.000 per suara. Perubahan itu mengacu pada Peraturan Wali kota (Perwali) Surabaya Nomor 40 Tahun 2020.
“Jadi banpol sebesar Rp8,1 miliar berasal dari APBD Kota Surabaya dan untuk pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat,” kata Irvan. (Anjas)
