Pembahasan draf Perwali terkait sanksi dan protokol kesehatan sudah dilakukan dan tinggal menunggu rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).
“Kita ke depankan, rekan di Satpol PP dan kami tepat di belakang mereka. Karena dalam Perwali kan penegakan hukum ada di Satpol PP,” ujarnya.
Dia menambahkan, meski penerapan Perwali ada di Satpol PP namun tidak mesti jalan sendiri. Aparat dari Polres Tarakan akan membantu mengawal. Satpol PP melakukan gerakan pendisiplinan akan didampingi TNI dan Polri.
Pendisiplinan biasanya dilakukan gerakan patroli gabungan di lokasi-lokasi dari hasil pengamatan masih minimnya kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
Kemudian, tempat-tempat yang menjadi berkumpulnya massa juga akan menjadi sasaran pendisplinan protokol kesehatan.
Ia menegaskan, razia di satu titik seperti stasioner juga memungkinkan dilakukan bersama Satpol PP nanti.
“Tentunya kita tidak sendiri. Seperti teguran warga yang tidak menggunakan masker saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu sebenarnya sama, nanti bisa kita terapkan lagi,” kata Kapolres.
Fillol mengatakan untuk masyarakat yang mengajukan izin kegiatan keramaian, juga wajib menerapkan protokol kesehatan.
Diakuinya bahwa dalam hal pelaksanaan semua kegiatan untuk protokol kesehatan sudah menjadi kebutuhan. Jika sudah tertuang dalam Perwali, kewajiban dari masyarakat setiap melaksanakan acara wajib mematuhi protokol kesehatan.
“Semua sifat mengumpulkan massa, seperti pernikahan dan ada beberapa hal lain harus dijamin penyelenggara kegiatan, bahwa semua yang hadir sudah mematuhi protokol kesehatan,” katanya. (Anjas)
