Mataram, KRsumsel.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mulai melaksanakan sistem pelayanan dokumen kependudukan keliling dengan tetap menerapkan protokol COVID-19.
“Setelah sekian bulan pelayanan keliling kita hentikan karena pendemi COVID-19, mulai Rabu (19/8), kami mulai aktif lagi atas permintaan pihak kelurahan,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar di Mataram, Sabtu.
Untuk pelayanan dokumen kependudukan pertama, katanya, dilakukan di Kelurahan Monjok Barat, atas permintaan lurah setempat. Namun dalam pelayanan dokumen kependudukan keliling dengan menggunakan mobil operasional ini, petugas dan masyarakat diminta tetap mentaati protokol COVID-19.
“Masyarakat dan petugas, harus tetap menggunakan masker dan menjaga jarak saat melakukan antrean untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19,” katanya.
Lebih jauh Chairul mengatakan untuk mencegah penulatan COVID-19, pihaknya juga telah mengantarkan ribuan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, warga yang masih memegang surat keterangan (suket), dengan sistem “door to door”.
“Dari pada warga pemegang suket ini datang ke kantor kita untuk mengambil KTP elektronik yang sudah jadi, lebih baik kita yang distribusikan melalui lingkungan. Jadi kita bisa mengurangi jumlah warga berkerumun di kantor kami,” katanya.
Menurutnya, jumlah warga pemegang suket di Kota Mataram sekitar 2.000 orang, mereka belum mendapatkan KTP elektronik karena saat itu terjadi keterbatasan pengiriman blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat.
Setelah pengiriman blangko KTP elektronik normal, Dukcapil melakukan pencetakan secara bertahap terhadap para pemenang suket, dan KTP elektronik warga yang sudah dicetak diatarkan secara kolektif langsung ke lingkungan masing-masing melalui kepala lingkungan.
“Kepala lingkunganlah yang bertugas membagi KTP elektronik warganya sesuai identitas,” katanya.
Dikatakan, upaya pengantaran KTP elektronik bagi pemegang suket tersebut guna mengindari warga datang ke Kantor Dukcapil, sebab jumlaha pengunjung di Dukcapil saat ini cukup tinggi dengan rata-rata kunjungan mencapai 100 orang.
Pihaknya, khawatir apabila terjadi kunjungan yang terlalu tinggi, petugasnya akan sulit melakukan pengawasan dan pencegahan dalam penerapan protokol COVID-19.
“Hal ini penting bagi petugas kami dan masyarakat, agar kantor kita tidak menjadi wadah penyebaran COVID-19,” katanya.
Lebih jauh Chairul mengatakan, dalam pelayanan pendistribusian KTP elektronik langsung ke lingkungan warga tersebut, tidak dipungut biaya apapun. Semua pelayanan dokumen kependudukan diberikan secara gratis.
“Setiap kali mau turun, petugas tetap kami ingatkan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. Jika masyarakat menemukan petugas kami ada meminta imbalan, segera lapor,” katanya.
Menyinggung tentang stok blangko KTP elektronik, Chairul mengatakan, untuk saat ini pihaknya memiliki sekitar 6.000 blangko. Kondisi blangko KTP elektronik saat ini sudah sangat normal.
“Berapapun yang kita butuhkan, pemerintah pusat siap mengirim. Karena itulah, KTP elektronik para pemegang suket sudah kita cetak dan dikirim,” katanya. (Anjas)
