» » » » Sekda Gelar Rapat Dd Ruang Bina Praja Pemkab Muratara

MURATARA KR - Rapat Mediasi antara Masyarakat Desa Karang Dapo 1 Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), terkait permasalahan plasma (430) belum ada kata sepakat, dan kepala desa bersama dengan pihak kecamatan di minta oleh Plt Sekda segera memverifikasi ulang, Kamis (12/4). 

Rapat yang digelar oleh pemkab Muratara, di ruang bina praja, dan dipimpin langsung oleh Sekda Muratara, dihadiri oleh beberapa (OPD) Muratara yang terkait, Camat Karang Dapo, kepala Desa karang Dapo I,  tokoh - tokoh masyarakat Karang Dapo.

Sementara itu Sekda Muratara, Zaenal Arifin Daud atau biasa di sapa dengan sebutan Ujuk Efen menjelaskan kepada wartawan KRSumsel, rapat sebelumnya dengan pak bupati tanggal, (15/3) kemarin itu sebenarnya masalah plasma (430) itu sudah selesai.

"Pak bupati sendiri yang mengatakan permasalahan tersebut, kita kembali kepada acuan akta notaris tahun 2012 itu lah, dikwatirkan jika memakai versi kecamatan atau desa, ada unsur politiknya, makanya pak bupati mengambil keputusan seperti itu," Terangnya.

Lanjut Ujuk hari ini diadakan pertemuan kembali, terkait tentang permasalahan plasma (430) karang Dapo, yang belum selesai sampai saat ini. Sepanjang berjalannya rapat tersebut, tidak ditemui titik terang terkait permasalahan tersebut.

"Setelah kami amati, atau kami ulas ulang , didalam kebun plasma itu terdapat dua unsur konflik, yang pertama, terdapat 70 (Ha) milik saudara Bastari CS, yang kedua, adanya perbedaan pendapat antara Kepala Desa dengan pihak kecamatan, terkait masalah (CPP) Calon peserta plasma, membuat permasalahan tersebut semakin rumit dan berputar-putar," ujar Ujuk.

Lanjut ujuk, sementara itu kami dari pihak pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara memutuskan, untuk disegerakan memperivikasi ulang kepada pihak pemerintah desa ataupun pihak kecamatan, jika sudah selesai baru kami meninjak lanjuti atau menyelesaikan permasalahan tersebut, melalui bupati Musi Rawas Utara. 

"Harapan saya, semoga permasalahan tersebut segera cepat selesai, agar masyarakat bisa menikmati dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut, kasihan sudah selama ini permasalahan plasma itu tidak selesai-selesai. Itu kan haknya masyarakat, harusnya kembali kepada masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah kepala Desa Karang Dapo I Umar Aziz mengatakan, pihak Desa siap untuk bekerja sama dengan pihak kecamatan terkait dalam memperivikasi ulang masalah (CPP) yang katanya kurang akurat, kami juga selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk menyelesaikan permasalahan plasma tersebut, nyatanya apa.? sampai saat ini, belum juga menemui hasil yang memuaskan, seperti yang diharapkan masyarakat.

"Sebenarnya kami sudah bosan dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, yang memakan waktu dan biaya, hingga terbuang sia-sia. Lanjut kades, Pertemuan dengan pak bupati kemarinkan sudah jelas, bahwa tentang permasalahan plasma (430), kita kembalikan kepada perjanjian akta notaris lama, yaitu pada tahun 2012, ini mengapa diminta verifikasi ulang. Sebenar kami pihak pemerintah desa merasa bingung, jalur mana lagi yang harus kami tempuh, dimohon kepada bapak bupati Musi Rawas Utara untuk memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat desa karang Dapo, agar segera selesaikan masalah plasma (430) tersebut," ungkapnya. (akaz)

About Redaksi Krsumsel

Terimakasih telah berkunjung di krsumsel.com.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply