» » » » BKPSDM, PNS Berpoligami Dapat Disanksi Pemberhentian

MURATARA, KR.- Masih banyak informasi Pengawai Negri Sipil (PNS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), yang melakukan pelangaran aturan larangan PNS Berpoligami tanpa izin istri tua dan pejabat berwenang yang tidak dilaporkan, mendapat tanggapan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muratara, Jumat (1/2).

Diungkapakan Ranti Mawarni Kasubid Pembinaan dan Kedudukan Hukum BKPSDM Kabupaten Muratara mengatakan, berdasarakan PP nomor 10 Tahun 1983 tetang izin perkaiwan dan perceraiana PNS boleh melakakukan pernikahan lagi dengan alasan mendapat izin istri dan Pejabat berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara, terangnya.

"bila menikah tanpa izin istri dan Pejabat berwenang bisa dikenakan sanksi paling berat pemberhentian tidak hormat atau penundaan kenaikan jabatan dengan catatan istrinya menuntut atau tidak"

Lanjut Ranti, Kita selaku Dinas Badan Kepegawaian terkait hal tersebut bisa memprosesnya harus berdasarakan laporan istri atau suaminya dan terkadang masih banyak sebagai istri belum mengerti dan takut untuk melaporakan hal tersebut karena takut kehilangan.

Menurutnya, "sebagai seorang istri jangan sampailah dimadu karena meskipun seadil-adilnya tak akan mungkin adil apalagi kalau sampai ketahuan setelah menikah, ya tidak bisa dibayangkan logika mungkin kalau saya melayang semua piring dan kalau bisa sebaginya tidak boleh karena semuanya akan hancur dan tidak ada lagi kebahagiaan" ujarnya.

Tahun 2018 lalu juga ada bebera kasus karena suminya selingkuh dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan Berkshire perceraian,sambungnya. (AkaZzz)

About ata IDHAM SYARIEF

Terimakasih telah berkunjung di krsumsel.com.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply