» » » » Mediasi Penyerobotan Lahan, Pemerintah Tidak Pro Masyarakat

KRSUMSEL.COM - Terkait rapat mediasi penyerobotan lahan milik Tehuh ( 38) warga Desa Biaro Baru, yang digusur oleh pihak Perusahaan Perkebunan Pratama Palm Abadi (PT. PPA) yang difasilitasi Pemerintah Kecamatan Karang Dapo bersama Polsek Karang Dapo kamis (17/1) lalu diangap tidak pro masyarakat. 

Pasalnya sepanjang rapat dari awal hingga akhir pemerintah Kecamatan Karang Dapo sebagai pemimpin rapat hanya membahas permasalahan surat-surat jual beli lahan yang di bawa oleh masyarakat,sedangkan PT.PPA yang tidak bisa menunjukan bukti surat pembelian tidak dipermasalahakan. 

Diungkapakan Teguh (38) Pemiliknya lahan yang digusur Kepada wartawan KR.Sumsel kemarin (18/1) mengatakan sangat kecewa dengan apa yang dibahas dalam rapat, karena semua pemerintah Kecamatan hanya mempermasalahkan Surat bukti pembelian kami Saja, sedangkan perusahaan Yang tidak ada bukti justru seperti dibela dan tidak dipermasalahkan terangnya. 

"Apakah PT.PPA diangap pemilik lahan saya itu kalau sepanjang rapat tidak bisa menunjukan bukti pembelian, justru ini lebih cacat hukum karna mengklem hak orang lain tanpa bukti. dan sebagai pemerintah yang memfasilitasi rapat tersebut seharusnya bisa adil jangan seperti ini, kepada Pak Bupati saya berharap tegakan keadilan bagi Kami sambung Teguh. 

Sementara Sekrestaris Desa Biaro Baru Padli, juga mengakui dalam rapat ini ada istilah berat sebelah karena kami selaku pemerintah desa sampai bersitegang minta keluarkan bukti pembelian dari pihak perusahaan, tetapi pemimpin rapat selalu membantah. Jadi ini rapat mediasi atau pemaksaan jelasnya. Dikonfirmasi terpisah Camat Karang Dapo "Hermanto" saat ditemui di kantornya tidak berkomentar dan langsung pergi dan beralasan hendak shalat jumat. (AkaZz...)

About Admin1

Terimakasih telah berkunjung di krsumsel.com.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply