
"Untuk Jokowi, secara umum belum bagus. Antara lain kepala daerah terlalu banyak korupsi. Tahun 2018 ada 29 yang ditangkap dan 21 di antaranya OTT KPK," kata guru besar ilmu hukum Universitas Bosowa Makassar, Marwan Mas, saat berbincang, Jumat (18/1/2019).
Seharusnya, sebagai petahana, Jokowi menunjukkan sikap leadership yang kuat untuk membina para kepada daerah sehingga tidak lagi terlibat dalam kasus-kasus hukum, terutama kasus korupsi.
"Bagaimana seorang presiden membina itu yang ada di bawahnya sehingga tidak korupsi. Itu yang harus diungkap seharusnya oleh Jokowi tadi malam," terangnya.
"Bagaimana seorang presiden membina itu yang ada di bawahnya sehingga tidak korupsi. Itu yang harus diungkap seharusnya oleh Jokowi tadi malam," terangnya.
Lalu, tidak adanya komitmen tegas dari Jokowi soal penegakan
dan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jokowi
seharusnya menjelaskan kendala apa yang membuat terhambatnya
pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu.
"Kalau tidak terungkap sekarang, ya, ke depannya bagaimana cara dia menyelesaikan hal ini," ujarnya.
"Kalau tidak terungkap sekarang, ya, ke depannya bagaimana cara dia menyelesaikan hal ini," ujarnya.
Untuk
visi dan misi Prabowo, kata Marwan, juga masih dianggap lemah tajam,
khususnya pada program kenaikan gaji bagi para penegak hukum. Prabowo
dianggap terlalu fokus pada kenaikan gaji, tetapi tidak masuk ke
perbaikan internal penegak hukum.
"Pak Pabowo belum tajam. Jangan hanya soal gaji saja. Gaji tidak selalu yang penting, tetapi bagaimana integritas penegakan hukum dan meningkatkan profesionalitasnya," terangnya. (fiq/asp)
"Pak Pabowo belum tajam. Jangan hanya soal gaji saja. Gaji tidak selalu yang penting, tetapi bagaimana integritas penegakan hukum dan meningkatkan profesionalitasnya," terangnya. (fiq/asp)
No comments: