» » » » K2 Sambangi Kantor DPRD PALI

KRSUMSEL.com - Sejumlah tenaga honore Kategori 2 (K2) yang bertugas di wilayah kabupatrn Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten PALI untuk meminta kejelasan status yang mereka sandang, untuk dapat diberikan jasa yang setimpal.


Dalam pertemuan yang menitihkan air mata para pegawai honorer K2 tersebut, berlangsung di ruangan rapat paripurna DPRD kabupaten PALI. Dipimpin langsung oleh ketua DPRD Drs Soemarjono, dan dihadiri juga Komisi I H Ubaidilah, Asisten I Setda PALI, Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), dan Dinas Pendidikan serta Puluhan pegawai honorer K2.


Sumeri Mariati SPd, ketua DPD Gerkan Honorer Kategori 2 Indonesia Bersatu (GHK2IB) menuturkan bahwa, maksut dan tujuan dirinya dan rekan-rekan K2 lainnya adalah untuk meminta kejelasan intensif dan timbal balik dari pemerintah untuk menghargai profesi mereka. 

"Kita sudah puluhan tahun mengabdi, bekerja dengan sepenuh hati, yang kita pinta hanyalah kejelasan satatus yang saat ini kita sandang agar dapat diberikan intensif yang setimpal. Jika memang kami tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), setidaknya ada perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk kami ini, mengingat kami ini mengabdi sebelum kabupaten PALI ini terbentuk." Jelasnya Sumeri saat menyampaikan harapan tenaga honorer K2 dihadapan ketua rapat sembari menitihkan air mata, Senin (8/10/201).


Lebih lanjut, Sumeri menjelaskan bahwa perjuangan dirinya dan rekan lainnya lebih dari 13 tahun, dengan gaji atau upah yang jauh dari kata cukup. Selain itu, juga banyak tenaga honorer K2 yang berusia di atas setengah abad. "Ada rekan kami yang bergaji Rp 150.000 / bulan, dan rata-rata gaji kami perbulan itu hanya Rp 450.000. Jika memang kami ini tidak dapat diangkat menjadi PNS, paling tidak saat pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah Penjanjian Kontrak (P3K) kami tidak perlu melalui tes lagi. Sebab, di dalam K2 ini banyak sekali pegawai yang umurnya berumur 45 tahun keatas." ujar guru yang mengajar di SD N 28 Talang ubi.


Ditempat yang sama, ketua DPRD kabupaten PALI Drs Suemarjono menjelaskan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti beberapa point yang diminta oleh honorer K2 ini. "Disini juga ada beberapa instansi terkait dari pemerintah, pada dasarnya DPRD ataupun Pemerintah sikap nya sama, apa yang disampaikan kalau bisa kita akomudir. Mungkin sebagian yang bisa kita jalankan, kalau untuk PNS kan itu bukan kewenangan kita, itu kan telah di atur Undang-undang. Sedangkan kalau untuk ditambah intensifnya, InsayaAllah kita upayakan melalui anggaran induk 2019 mendatang, melalui OPD dan Instansi terkait." Jelas ketua DPRD PALI usai pertemuan.


Selanjutnya, imbuh Soemarjono, ada beberapa permintaan honorer K2 ini terkait permasalahan tidak adanya Surak Keputusan (SK) di tahun 2018 ini. "Ada juga permasalahan soal SK menjadi SPK (Surat Perjanjian Kontrak) sejak awal 2018, padahal kita ketahui bahwa untuk SK itu penting bagi pegawai honorer K2 untuk melakukan sertifikasi. Selanjutnya terkait masalah intensif yang memang sering terlambat, tentu kita baik pemerintah maupun DPRD memperhatikan untuk secara bertahap diperbaiki." imbuhnya.


Sementara dari pemerintah, melalui Asisten III Ruswani SH, akan menjalani sejumlah tuntutan yang diminta para honorer K2 ini. "pemerintah dan DPRD memiliki satu misi, dan kita usahakan akan kita jalankan sejumlah tuntutan dari honorer K2 ini jika memang tidak terbentur dengan peraturan ataupun undang-undang." Pungkasnya.(hb)

About Redaksi KR Sumsel

Terimakasih telah berkunjung di krsumsel.com.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply