» » » ARUN: Walkot Jaktim Semena – Mena dan Jangan Ajak TNI Polri Melanggar Aturan!

JAKARTA – Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) mengecam tindakan Walikota (Walkot) Jakarta Timur, yang terlalu antusias untuk mengosongkan Gedung Cawang Kencana, yang dimiliki oleh YCHU ((Yayasan Citra Handadari Utama) sampai saat ini. Hal itu disampaikan dengan tegas oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) ARUN kepada media, Minggu (30/4/2018) kemarin, di Sekretariat DPP ARUN.


“Walikota Administrasi Jakarta Timur malah sudah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) III, yang dinilai adalah bentuk arogansi pemerintah terhadap hukum dan aturan. ARUN bersikap tegas, selama Walikota Jakarta Timur tidak mengantongi izin pengosongan Gedung Cawang Kencana dari Pengadilan dan mengecam Walkot Jaktim tersebut yang berupaya mengajak instansi penegak hukum seperti TNI dan Polri,” ungkap Bungas T Fernando Dulin, Sekjend ARUN.


Menurut pihaknya, rujukan Walkot Jakarta Timur dengan surat Sekretaris Jenderal Kementrian Sosial perihal percepatan pengosongan Gedung Cawang Kencana terkait pelaksanaan penertiban bangunan dan benda – benda diatas lahan yang merupakan asset Negara milik Kementrian Sosial Republik Indonesia, adalah kurang berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat alias melanggar hukum.


Ia juga menambahkan, bahwa Walkot Jakarta Timur dan Kementrian Sosial harus bisa membuktikan bahwa Gedung Cawang Kencana adalah asset negara, khusus Kementrian Sosial RI, berdasarkan pencatatan asset dan kekayaan Negara Republik Indonesia.


“Dalam surat SP I hingga SP III yang dilayangkan Walkot Jakarta Timur, tidak sedikitpun menjelaskan keterangan kuat yang menyatakan Gedung Cawang Kencana adalah asset Negara,” tegas Fernando, sapaan akrab Sekjend ARUN.


“Selama proses hukum ini belum selesai, rasanya sangat salah Walikota Jakarta Timur meminta bantuan kepada instansi Polri dan TNI untuk sama – sama secara kolektif melanggar aturan dengan upaya pengosongan Gedung Cawang Kencana dan itu perbuatan yang semena - mena. Janganlah, TNI kita hari ini sudah baik, TNI sudah membenahi instansinya secara internal demi terwujudnya reformasi di tubuh TNI. Begitu juga dengan POLRI yang sedang berupaya membangun citranya benar – benar sebagai suatu kekuatan keamanan di Republik Indonesia. Jangan lagi ditarik – tarik lagi mereka, yang mana akan berakibatnya jatuhnya citra TNI & Polri dimata Rakyat Indonesia, dengan upaya Walkot Jaktim yang mengangkangi aturan terhadap Gedung Cawang Kencana ini,” pungkasnya.


Lebih lanjut Fernando menjelaskan, bahwa Hasil Audit BPK RI tidak ada daftar yang mencantumkan hasil sewa menyewa Gedung Cawang Kencana tersebut beserta bangunannya bersumber dari dana APBN dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah, PP No 3 Tahun 2012 Jo – PP No 61 Tahun 2007 Jo – PP No 47 Tahun 2002 Bukan Termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KEMENSOS RI.


Untuk diketahui, ARUN Adalah organisasi Masyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai perwujudan keadilan ditengah-tengah Masyarakat, yang dimana hal tersebut berdasar pada Pancasila dan Undang-undangan Dasar 1945. Bahwa tanggung jawab pembelaan dan pendampingan dalam Perwujudan keadilan tersebut, membutuhkan peran serta semua pihak termasuk ARUN sebagai sebuah organisasi.


Sampai berita ini diturunkan, media masih berusaha meminta konfirmasi Kapolres Jakarta Timur atas ajakan Walkot Jakarta Timur itu. Seyogiyanya, Polri maupun TNI bisa menghindari polemik tersebut, agar kedua intansi ini tetap sesuai tupoksinya baik dalam menjaga NKRI dan menjaga keamanan negara dan seluruh rakyat Republik Indonesia. (Rico Adi Utama)

About Redaksi KR Sumsel

Terimakasih telah berkunjung di Serumpun Radio.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply