» » » » Terkait Pemandangan Umum DPRD, Wabup Berikan Tanggapan

Sekayu, KRSumsel.com - Mewakili Bupati, Wakil Bupati Musi Banyuasin(Muba) Beni Hernedi menyampaikan jawaban atau penjelasan menanggapi pemandangan umum dan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba pada sidang paripurna masa persidangan II rapat ke - 24 terhadap penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Muba tahun anggaran 2016, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Muba, Rabu (12/7/2017)

Disampaikannya bahwa, menanggapi fraksi partai PAN terkait dengan penggunaan belanja tidak terduga dalam APBD sebagaimana tercantum dalam Permendagri no 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 48 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa, belanja tidak terduga merupakan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak siperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

"Mengenai destinasi Objek wisata Danau Ulak Lia dapat kami jelaskan bahwa, pada tahun 2018 akan datang telah direncanakan pembangunan pengaspalan jalan masuk, dengan adanya jalan masuk tersebut diharapkan akan mempercepat proses terbentuknya destinasi wisata Ulak Lia yang pada gilirannya akan diikuti dengan pembangunan sarana-sarana wisata berupa saung (Gazebo), dermaga, rumah makan dan lain-lain. 

Disamping itu untuk pengelolaan sarana dan prasarana wisata air di Danau Ulak Lia akan bekerjasama dengan pihak ketiga (investor), hal ini akan mengurangi beban APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwista di Kabupaten Muba,"tukasnya.

Selanjutnya, untuk pemanfaatan Waterfront Sekayu menjadi salah satu objek wisata, pengelolaannya kedepan telah diatur dalam Perda tentang pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu objek retribusi yang akan dikenakan pada pihak pemakai arena Waterfront dimaksud.

Sementara itu tanggapan untuk fraksi Partai Golkar mengenai pengendalian atas pajak daerah yang belum memadai, kedepan kami akan lebih melakukan pengendalian dan pengawasan atas pendapatan pajak daerah. 

Mengenai penetapan peserta atau calon penerima santunan kematian dapat kami jelaskan bahwa program asuransi kematian pada tahun 2016 diperuntukan bagi seluruh masyarakat Muba dan data penduduk yang diikutsertakan sebagai peserta asuransi berdasarkan data kependudukan yang ada di Disdukcapil Muba.

Kemudian mengenai pengeloaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP atau Puskesmas yang pengelolaan dana tersebut belum memadai karena penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan oleh kunjungan pasien dibawah target dan kegiatan home visit juga tidak dilaporkan serta registrasi pasien manual tidak melalui aplikasi BPJS, hal ini dikarenakan koneksi internet yang tidak baik, sehingga dalam database BPJS kunjungan pasien masih rendah berakibat transfer dana kapitasi tidak maksimal.

"Dan terkait dengan penatausahaan dan pengamaan barang milik daerah belum tertib, kedepan kami akan melakukan pembenahan aset secara berkala terhadap pencatatan maupun keberadaan fisiknya, serta telah memerintahkan kepada kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya sehingga menjadi lebih tertib sesuai ketentuan yang berlaku, "ujar Wabup.(AS)

About Redaksi KR Sumsel

Terimakasih telah berkunjung di Serumpun Radio.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply